Subscribe RSS
Negara Yang Gagal Jul 26

Oleh: Ust. Yahya Abdurrahman

Satu bulan terakhir ini pembicaraan tentang negara yang gagal (failed states/ad-dawlah al-fâsyilah) ramai menghiasi media khususnya media barat.  Hal itu setelah sebuah lembaga yang mengklaim independent bermarkas di Washington DC, The Fund for Peace, mengeluarkan daftar yang menunjukkan rangking failed states pada 24 Juni lalu.

Istilah negara yang gagal (failed states/ad-dawlah al-fâsyilah) sering digunakan oleh pengamat politik dan wartawan untuk menggambarkan sebuah negara yang dirasa memiliki kegagalan pada beberapa kondisi dan tanggung jawab dari pemerintah yang berdaulat.  Agar pengertian ini lebih presisi, ada beberapa atribut yang oleh lembaga the Fund for Peace disodorkan yang sering digunakan untuk mensifati sebuah negara sebagai negara yang gagal. Secara garis besar atribut itu meliputi: hilangnya kontrol atas wilayahnya atau monopoli pada penggunaan legitimasi dari kekuatan fisik yang ada; adanya erosi legitimasi kekuasaan untuk membuat keputusan kolektif; tidak mampu menyediakan pelayanan publik yang layak dan tidak bisa berinteraksi dengan negara lain layaknya anggota penuh dari komunitas internasional.  Di antara karakteristik umum dari negara yang gagal juga mencakup lemahnya atau tidak efektifnya pemerintahan pusat mengontrol wilayahnya, lemahnya penyediaan layanan publik, tersebar luasnya korupsi dan kriminalitas, fenomena pengungsi dan migrasi yang besar, dan penurunan ekonomi secara tajam.  Negara yang gagal juga memiliki karakter law enforcement yang lemah, peradilan yang tak efektif, intervensi militer ke ranah politik besar, birokrasi yang tidak transparan, pemimpin kultural lebih berpengaruh daripada negara tetapi tidak menjadi kompetitor negara.

Sejak tahun 2005 itu lembaga think thank The Fund for Peace dan majalah Foreign Policy mengeluarkan secara tahunan indeks negara yang gagal (the Failed States Index).  Daftar tersebut hanya mencakup negara-negara yang memiliki kedaulatan penuh.  Sehingga negara seperti Taiwan, Cyprus Utara, Sahara Barat, Otoritas Palestina dan Kosovo tidak dimasukkan di dalam daftar.  Untuk menyusun indeks itu, digunakan 12 atribut.  Masing-masing atribut diberi skor 0-10, kemudian totalnya dijumlahkan.  Makin besar angkanya menunjukkan negara itu makin gagal, dan sebaliknya.

Indikator yang digunakan antara lain:

Indikator Sosial:

  1. Tekanan demografi: kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan suplay makanan dan kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup; tekanan dari pola pemukiman dan pengaturan fisik, termasuk sengketa perbatasan, kepemilikan tanah, akses transportasi, kontrol atas situs agama atau sejarah, dan kedekatannya dengan lingkungan bahaya.
  2. Pergerakan massiv dari pengungsi dari luar dan pengungsi dalam lokal (DN): pergerakan migrasi akibat manjadi target kriminal dan atau represi secara acak, menyebabkan kekurangan pangan, menjalarnya penyakit, kekurangan air bersih, rebutan tanah yang bisa berubah menjadi krisis kemanusiaan dan keamanan yang lebih besar, baik di dalam maupun antar negara.
  3. Warisan konflik balas dendam akibat ketidakadilan masa lalu, termasuk kekejaman yang dilakukan oleh kelompok yang di luar jangkauan hukum terhadap kelompok tertentu biasanya dilakukan oleh negara atau kelompok dominan.
  4. Adanya pelarian SDM unggul ke luar negeri di mana banyak profesional, intelektual dan ahli lari dan lebih memilih berkarir di luar negeri.

Indikator Ekonomi

  1. Ada ketimpangan pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh ketidaksetaraan dalam hal pendidikan, pekerjaan, status ekonomi.  Juga diukur berdasarkan tingkat kemiskinan, angka kematian dan tingkat pendidikan.
  2. Terjadinya penurunan perekonomian secara tajam, diukur dengan angka income per kapita, GNP, utang, angka kematian bayi, tingkat kemiskinan dan kegagalan usaha.  Terjadi penurunan harga komoditi secara tiba-tiba, penghasilan perdagangan, investasi asing atau pembayaran utang.  Terjadi penurunan tajam nilai mata uang, adanya pertumbuhan bisnis gelap termasuk obat-obatan, pelarian modal, kegagalan pembayaran gaji pegawai negeri dan tentara atau kewajiban finansial kepada rakyat seperti pembayaran pensiun.

Inidikator politik

  1. Tingginya kriminalitas dan delegitimasi negara.  Korupsi oleh elit berkuasa menggejala. Transparansi, akuntabilitas dan representasi politik lemah.
  2. Terjadinya pembusukan pelayanan publik secara progresiv.  Tidak tampaknya peran dasar negara dalam melayani rakyat termasuk gagal melindungi rakyat dari kriminalitas, dan gagal memberikan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan transportasi umum.  Penggunaan aparatur negara untuk lembaga yang melayani elit yang berkuasa.
  3. Tersebarnya pelangaran HAM.  Terjadinya otoritarianisme, kediktatoran atau pemerintahan militer, terjadi manipulasi konstitusi, intitusi dan proses demokrasi dihentikan atau dimanipulasi.  Adanya pelaranggaran terhadap orang tak bersalah.  Naiknya angka tahanan politik, perdagangan kasus di pengadilan, dsb.
  4. Aparatur keamanan bertindak sebagai “negara di dalam negara”, muncul elit yang bertindak di luar hukum, munculnya milisi yang didukung oleh negara.
  5. Muncul faksi-faksi elit: fragmentasi elit berkuasa dan institusi negara dalam jalur-jalur kelompok atau terjadi bagi-bagi kekuasaan.
  6. Intervensi asing, baik militer atau para militer terhadap masalah dalam negeri yang dilakukan oleh militer, lembaga negara dan lembaga-lembaga internasional.  Termasuk intervensi pasukan penjaga perdamaian.

Begitulah Barat melalui lembaga kajiannya menentukan suatu negara sebagai negara yang gagal.  Terlihat bahwa penetapan negara gagal itu dilakukan menurut tolok ukur dan pandangan yang didasarkan pada ide-ide dan konsep-konsep barat sesuai dengan ideologi kapitalisme dan turunannya.

Penyusunan peringkat neara-negara dari sisi predikat sebagai the failed state dari sisi yang lain bisa dilihat sebagai salah cara memasarkan ideologi kapitalisme dan ide-idenya.  Karena dengan menyusun peringkat itu berdasarkan nilai-nilai dan dan ide-ide kapitalisme serta implementasinya di dalam negara, akan bisa mendorong pemerintah negara-negara yang dikategorikan sebagai negara gagal untuk memperbaiki peringkatnya dengan jalan memenuhi standar yang ditetapkan itu.  Dan itu artinya pemerintah tersebut harus makin maju dalam menerapkan ideologi kapitalisme dan ide-idenya serta menyebarkannya di tengah-tengah masyarakatnya.

Lembaga yang menyusun peringkat tersebut telah lupa atau berpura-pura lupa terhadap intervensi negara-negara imperialis terhadap negara-negara gagal itu dari aspek militer, politi, kultural dan ekonomi.  Lembaga itu melupakan fakta bahwa kondisi dan situasi politik di negara-negara yang dikatakan gagal tidak lain hanyalah hasil atau akibat alami dari penjajahan yang terus mencengkeram negara-negara gagal itu.  Sesungguhnya kondisi-kondisi yang ada mencengkeram negara-negara yang gagal itu yang hampir sama dengan negara-negara berkembang.  Dengan kata lain situasi dan kondisi yang sedang terjadi merupakan hasil rekayasa Amerika dan negara-negara imperialis.  Para penguasa negara-negara yang gagal itu tidak lain hanyalah pegawai dan antek dari negara-negara besar imperialis.  Faktor ini yang abaikan dengan sengaja merupakan indikator paling penting dari indikator-indikator yang mereka nyatakan.  Bahkan faktor ini bisa dikatakan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam menjadikan negara-negara terebut menjadi negara yang gagal.

Indikator Syara’

Bagaimana dengan pandangan islam?  Sesugguhnya syariah memiliki pandangan dan tuntutan rinci yang menjelaskan tugas dan tanggungjawab penguasa yaitu negara, menjelaskan kondisi dan karakter penguasa, hubungan penguasa dengan rakyat, sikap rakyat kepada penguasa dan sebagainya.  Negara ideal dalam pandangan Islam adalah negara yang mengimplementasikan seluruh aturan itu.  Pengabaian aturan atau tuntunan itu akan menyumbang kegagalan negara.  Karena pewujudan masing-maisng dari aturan dan tuntutan islam itu akan membuat negara islam lebih adil, maju dan sukses.  Sebaiknya setiap kali masing-masing dari aturan dan tuntutan itu diabaikan maka pada saat yang sama penguasa atau negara telah merangkai pecahanpecahan kegagalan.

Diantara indikator dan pandangan syara’ dalam masalah itu adalah sebaga berikut:

  1. Kezaliman dan kedustaan penguasa.  Dari an-Nu’man bin Bisyir ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

«أَلاَ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَمَالأَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلاَ أَنَا مِنْهُ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُمَالِئْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ» (رواه أحمد)

Ingatlah akan ada sesudahku para pemimpin yang berdusta dan berbuat zalim.  Maka siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka dan mendukung kezaliman mereka maka ia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian dari golongannya.  Sebaliknya siapa saja yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak mendukung kezaliman mereka ia bagian dari golonganku dan aku bagian dari golongannya (HR Ahmad)

Kezaliman amir atau khalifah merupakan kezalman negara.  Yaitu tidak diberikannya hak kepada setiap pihak yang memiliki hak itu menurut hukum-hukum syara’.  Hal itu tentu saja akan menyebabkan rakyat durhaka kepada negara sehingga negara akan gagal dan lemah.  Kejatuhan pada akhirnya siap mengintai dan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Sedangkan kedustaan penguasa atau khalifah dan para pembantunya maknanya adalah negara didirikan dan dibangun diatas fatamorgana bukan diatas hakikat.  Hal ini akan menyebabkan kegagalan negara setelah masalahnya menjadi jelas.  Kegagalan biasanya menjadi pertanda kejatuhan suatu negara baik cepat atau lambat.

Kezaliman dan kedustaan penguasa jika terjadi bersamaan akan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah atau negara.  Hal itu tentu saja akan menyebabkan ahlul quwah, ahul ilmi wal hikmah memisahkan diri dan menjauh dari negara.  Akibat logisnya negara atau pemerintah akan lemah dan berikutnya negara pun akan lemah dan kejatuhan tinggal tunggu waktu.

  1. Adanya perpecahan dan pertikaian kelompok.  Allah berfirman:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Dan ta`atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS al-ANfal [8]: 46)

Rasul bersabda:

«مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ» (رواه أحمد)، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ » (رواه ابن حبان)

Siapa saja yang membaitan seorang imam lalu ia berikan genggaman tangan dan buah hatinya maka hendaklah ia menaatinya semampu dia, jika datang orang lain ingin menyainginya maka penggallah leher orang lain itu (HR Ahmad). Nabi juga bersabda: “siapa saja yang keluar dari ketaatan dan memecah belah jamaah lalu mati maka ia matinya mati jahiliyah” (HR. Ibn Hibban)

Jelas bahwa persaingan berbagai kekuatan yang memerintah dan keluar dari baiat imam yang perama, imam yang dibaiat secara syar’i dan sah oleh kaum muslim di darul islam, tidak lain merupakan keluardari jamaah secara jelas.  Persaingan dan pembangkangan terhadap jamaah itu akan menyebabkan kegagalan negara dan terpecah belah seperti yang terjadi saat ini ketika Khilafah tidak eksis.

  1. Seruan kepada kesukuan dan sektarian.  Rasul saw bersabda:

«وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» (رواه مسلم)

Siapa saja yang berperang di bawah panji kebodohan marah kerena suku, atau menyeru kepada suku atau membela suku lalu terbunuh maka ia terbunuh secara jahiliyah.  Dan siapa saja yang keluar melawan umatku, memukul orang baiknya dan orang fajirnya, tidak menjauhi yang mukminnya. Tidak memenuhi perjanjian kepada yang memiliki ikatan perjanjian, maka ia bukan bagian dari golongankku dan aku bukan bagian dari golongannya (HR Muslim)

Perang dibawah panji kesukuan, rasismem patriotisme, sektarian yang memicu pertikaian berdarah, secara syar’i tercela dai dinilai sebagai perang demi ashabiyah jahiliyah, bukan perang demi meninggikan kalimat Allah SWT.  Demikian juga dakwah atau seruan atau pembelaan kepada ikatan ashabiyah jahiliyah itu juga tercela.  Dan terhadap penguasa yang bersandar kepada ashabiyah berlaku apa yang dinyatakan di dalah hadis Nabi saw yang mensifati penguasa seperti itu telah menghancurkan umat, orang baik dan fajirnya, tidak menjauhi yang mukminnya, dan tidak memenuhi janji.  Hal itu seperti yang terjadi hari-hari ini dimana rezim kesukuan atau kebangsaan menyerang dan memenjarakan para pengemban dakwah, memerangi mujahidn dan membabi buta menjalankan war on terror.

Manifestasi paling nyata dari kondisi itu adalah adanya saling benci dan saling melaknat antara penguasa dengan rakyat. Seperti yang disabdakan Rasul saw:

«وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» (رواه مسلم)

Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian (HR Muslim)

  1. Tidak adanya keleluasaan mengoreksi penguasa. Rasul saw bersabda:

«إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ» (رواه أحمد)، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا، ثُمَّ لا يُغَيِّرُوا، إِلا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ» (رواه أبو داود)

Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kezaliman dan tidak mencegahnya dengan tangan mereka hampir-hampir Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara umum (HR Ahmad) Rasul juga bersabda: “tidaklah suatu kaum ditengah mereka dilakukan kemaksiyatan, kemudian mereka mampu merubahnya tetapi mereka tidak merubahnya, kecuali hampir-hampir Allah menimpakan sanksi secara umum (HR Abu Dawud)

Abu Bakar ash-Shidiq berargumentasi dengan hadis ini di dalam pidatonya untuk memberitahu masyaraka akan pentingnya aktivitas mengoreksi penguasa.  Seluruh khulafaur rasyidin memberi keleluasaan keapda rakyat untuk mengoreksi mereka denagn segala bentuk koreksi sehingga koreksi penguasa benar-benar nyata dan hakiki bagian dari hak-hak alami rakyat pada masa itu.

Oleh karena itu ketika aktivitas mengoreksi penguasa itu tidak ada atau diabaikan dan pintu-pintu ke arah itu ditutup, aktivitas amar makruf dan nahi mungkar ditinggakan maka secara pasti akan menyebabkan gagalnya negara dan kelemahannya.  Berikutnya kelompok orang zalim yang memanfaatkan kekuasaan akan mengangkangi negara dan menindas masyarakat dengan kekuatan dan tindakan represif.

  1. Penguasa memperhatikan kepentingan rakyat, memenuhi keperluan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka.    Rasul saw bersabda:

« مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ »

Siapa saja yang Allah mempercayakan kepadanya sesuatu dari urusan kaum muslim lalu ia tidak memperhatikan dan tidak memenuhi kebutuhan, kesusahan dan kekurangan mereka maka Allah akan menghalangi diri tanpa memperhatikan kebutuhan, kesusahan dan kekurangannya (HR Abu Dawud)

Ketika kepentingan rakyat tidak diperhatikan, kesusahan rakyat dibiarkan dan kekurangan mereka tidak dihilangkan maka rakyat akhirnya merasa ditelantarkan oleh penguasa.  Rakyat akan merasa bahwa penguasa tidak memperhatikan mereka dan bukand ari golongan mereka.  Maka kepercayaan dan dukungan rakyat kepada penguasa dan negara pun akan menipis dan hilang.  Berikutnya negara akan gagal dan kehancuran tinggal masalah waktu.

Begitu pentingnya masalah ini, yaitu penguasa harus selalu memperhatikan kondisi rakyat, segera menghilagkan kesusahan mereka dan menyelesaikan masalah mereka, maka segala hal yang bisa menghalangi rakyat mengadukan, menyampaikan masalah mereka kepada penguasa harus dijauhkan.  Untuk itulah Rasulullah saw memerintahkan agar menghilangkan pintu-pintu dari kantor penguasa agar rakyat dapat segera dengan mudah bertemu dengan penguasa dan menyampaikan keperluannya.  Begitu pula Umar bin Khathtab memerintahkan Sa’ad bin Abiy Waqash agar menghancurkan pintu-pintu kantor Kisra yang dijadikan kantor oleh Sa’ad karena bisa menghalangi rakyat bertemu dengan penguasa.

Di sinilah pentingnya ada bangunan hukum dan sistem politik yang memberikan kemudahan.  Hal itu akan terwujud jika birokrasinya sederhana, tidak berbelit dan tidak dihambat dengan berbagai macam pungutan.  Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam an-Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm hal. 211 menyatakan bahwa politik administrasi/birokrasi instansi berdasarkan asas sederhana dalam sistem/aturan, kecepatan menyelesaikan aktivitas dan profesionalisme pelaksananya.  Dan ini merupakan bentuk ihsan dalam beraktivitas yang dituntut oleh syariah. Rasul saw bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ اْلإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ….

Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan atas segala hal… (HR. Muslim)

  1. Negara memberikan kemudahan kepada rakyat dan menghilangkan kesusahan dari rakyat. Negara meringankan rakyat dan tidak memberatkan mereka.  Dalam hal ini Rasul pernah berdoa:

« اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ »

Ya Allah, barangsiapa yang memegang urusan ummatku dan memberatkan atau menyulitkan mereka, maka balaslah dengan perlakuan yang sama.  Dan barang siapa yang memegang urusan umatku lalu bersikap lembut kepada ummatku, balaslah dengan perlakuan yang sama (HR. Muslim, Ahmad)

Inilah beberapa indikator negara yang gagal dalam pandangan syariah.  Semua indikator itu terangkum dalam sabda Rasul saw:

«إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ» (سنن الدارمي)

Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah para pemimpin yang menyesatkan (HR ad-Darimi)

Sabda Nabi saw ini mencakup semua sifat penguasa yang merubah negara mereka menjadi negara yang gagal seperti seluruh negara yag sedang eksis di negeri-negeri islam hari ini.

Penguasa yang menyesatkan adalah penguasa yang menghimpun kezaliman, kedustaan, keluar dari jamaah, menyeru kepada ashabiyah qaumiyah patriotisme jahiliyah dan berperang dibawah panjinya, menghalangi rakyat dari hak-hak mereka, menutup pintu muhasabah, tidak memperhatikan rakyat, sebaiknay justru menyengsarakan rakyat.

Umar bin Khaththab ra., telah mengaitkan antara pemerintahan imam yang sesat dengan rusaknya ulama dan ahlul bid’ah.  Dari Ziyad bin Hudair ia berkata, Umar berkata kepadaku: “tahukan kamu apa yang menghancurkan islam?”  Ziyad berkata : tidak”.  Umar berkata: “agama ini dihancurkan oleh penyelewengan seorang ‘alim, perdebatan munafik terhadpa al-kitab dan pemerintahan imam-imam yang sesat (Diriwayatkan oleh ad-Darimi).

Rusaknya penguasa berarti rusak dan gagalnya negara karena negara pada hakikatnya adalah penguasa itu sendiri sementara penguasa adalah negara.  Para sahabat, tabiun dan para ulama memahami hal itu dengan baik.  Al-Jibruti mengeluarkan di ‘Ajâ’ib al-âtsâr, ia berkata: “Muawiyah bertanya kepada AHnaf bin Qais: “bagaimana zaman?”  AHnaf menjawab: “engkau adalah zaman, jika engkau baik zaman akan baik sebeliknya jika engkau rusak maka rusaklah zaman”.

Ibn ‘Asakir mengeluarkan dari Bakr al-‘Abid yang berkata: “Sufyan ats-Tsauri berkata kepada Abu Ja’far al-Manshur: “sungguh aku tahu seorang laki-laki yang jika ia baik maka umat akan baik”.  Abu Ja’far bertanya: “siapa dia”.  Sufyan berkata: “engkau”. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Marwan bin Qais bahwa ia mendengar Ibn Mas’ud berkata: “kebaikan akan terus ada selama imam-imam kalian baik”.

Semua itu bisa dihindari jika baik penguasa maupun rakyat memiliki pemahaman islam yang baik, mengerti betul tugas dan kewajiban penguasa dan rakyat dan masing-masing konsen untuk mewujdukannya, dan memperhatikan hubungan antara penguasa dan rakyat sesuai koridor syara’.  Semua itu hanya terwujud dengan dakwah dan pembinaan umat.  Di sinilah pentingnya negara itu didirikan di atas kesadaran umum terhadap ideologi dalam diri rakyat dan penguasanya.  Wallâh a’lam bi ash-shawâb.

Catatan: disampaikan pada Halqah Syahriah 26 Juli 2009

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Ask.com Yahoo! MyWeb Netscape Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot StumbleUpon Technorati ThisNext
Kategori: Opini  | Tags: ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply » Log in

*